Bank Soal

Ketika melihat lowongan tes CPNS, maka pastikan Anda mengetahui materi yang akan diujikan, yang biasanya berupa:
1.
Tes Kompetensi Dasar
2. Tes Kompetensi Bidang
Tes Kompetensi Dasar terdiri atas:
1. Tes Pengetahuan Umum (TPU)
2. Tes Bakat Skolastik (TBS)
3. Tes Skala Kematangan (TSK)
Materi Tes Pengetahuan Umum
Soal Tes Pengetahuan Umum berisikan materi-materi umum seperti ini:
* Perkembangan terbaru dunia, misalnya krisis ekonomi saat ini, pemilihan presiden AS, dsb.
* Tata negara, misalnya tentang makna Pancasila, perumusan Pancasila, pokok pikiran UUD 1945, dsb.
* Kebijakan Pemerintah, misalnya tentang penurunan harga BBM, kenaikan tunjangan guru, dsb.
Strateginya:
Jika Anda merasa pengetahuan umum Anda sedikit, maka kuatkan di bagian tata negara. Karena soal-soal Tata Negara tidak berubah-ubah dan banyak referensinya. Misalnya dimanakah “pernyatan resmi kemerdekaan Indonesia di dalam UUD 1945?” Dari dulu jawabannya sama: pembukaan alenea ketiga.
Materi Tes Bakat Skolastik
Soal Tes Bakat Skolastik, berisi kemampuan dasar yang diperoleh dari sekolah.
* Sinonim, misalnya apriori = berdasar teori
* Antonim, misalnya apriori >< aposteori
* Analogi, misalnya: rambut -> hitam, maka langit -> biru (hubungan warna), cewek -> cantik, maka cowok -> ganteng, kepala -> botak, maka cewek -> apa hayo?
* Deret, misalnya: 1,3,5,7, terus berapa lagi? 1, 3, 7, 15, terus berapa lagi (kali 2 tambah 1)
* Logika dan Penalaran, misalnya, jika A > B , B=C, C<D, manakah yang benar A>D, A<D, A=D, atau tidak ada yang benar?, jika kambing berkaki lima dan kucing termasuk jenis kambing, maka? kucing berkaki lima.
* Matematika dasar, seperti pelajaran matematika kelas 3 SMA, tetapi lebih mudah :)
Strateginya:
Latihan soal sebanyak mungkin. Dengan pengalaman mengerjakan soal CPNS, maka kemampuan Anda akan meningkat.
Materi Tes Skala Kematangan
Contoh soalnya adalah seperti ini:
* Jika Anda mengetahui atasan Anda di kantor membuka situs porno, Apa yang Anda lakukan: (a) menegur atasan, (b) melapor ke atasan yang lebih tinggi kedudukannya, (c) membiarkan karena resiko jabatan kita, (d) ikut-ikutan mbuka situs porno :)
* Ada dua pilihan yang harus Anda pilih salah satu. Misalnya Anda lebih suka membuat program atau rapat? Anda lebih suka rapat atau menulis buku? Anda lebih suka menulis buku atau membuat program.
Strateginya:
Sebisa mungkin pilih jawaban yang terbaik. Misalnya: lebih baik memberi daripada menerima, lebih baik team work daripada individualis, lebih baik tenang daripada terburu-buru, dan sebagainya.
Materi Tes Kompetensi Bidang
Jika Anda mau masuk sebagai penguji mutu barang, maka yang ditanyakan adalah seputar kain, benang, ukuran kabel, dan sebagainya (ga nyambung ya? tapi memang demikian).
gambar ujian tertulis CPNS
Strategi pada saat ujian tertulis tes CPNS
Percaya diri. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan usahakan
Setelah lulus tes tertulis terus ngapain?
Tes Bahasa Inggris, sama persis kayak TOEFL tetapi nggak pake listening. Pelajari buku-buku TOEFL yang banyak tersedia di pasaran. Jika nilai Anda di atas 500 maka Anda sudah berada di atas rata-rata pendaftar CPNS. Jika nilai Anda di atas 550, lebih bagus lagi.
Tes Wawancara Pertama, biasanya yang ditanyakan adalah:
* Pengalaman kerja di masa lalu?
* Kelebihan diri Anda? Uraikan semuanya jangan malu-malu.
* Kekurangan diri Anda? jawablah dengan diplomatis dan jangan terlalu jujur jika Anda memiliki kekurangan yang bisa menyebabkan Anda tidak lulus.
* Mengapa Anda mau masuk ke sini?
* Mengapa Anda mau menjadi PNS yang gajinya sedikit?
* Apa keinginan Anda setelah masuk ke sini?
* Tes teknis yang menyakut tugas akhir dan kemampuan dasar dari jurusan Anda. Misalnya Anda seorang sarjana teknik elektro, maka akan ditanyakan seputar rangkaian atau komponen elektronika.
Psikotes, hampir mirip tes skolastik dan kematangan. Anda akan mendapatkan tes berupa:
* Ada 4 buah gambar, pilih satu yang paling berbeda.
* Ada 4 kata, pilih satu yang paling berbeda.
* Analogi gambar. Misalnya jika bujur sangkar (persegi sama sisi) menjadi lingkaran, maka persegi panjang menjadi apa? elips.
* Ada deretan angka 1 digit vertikal yang sangat banyak. Anda diminta menghitung jumlah 2 angka yang berturutan dari bawah ke atas, dan menulis jumlahnya di antara dua angka tersebut (agak bergeser ke kanan). Jumlah yang ditulis bisa satuannya saja atau satuan dan puluhan, perhatikan instruksinya! Instruktur memberi aba-aba mulai, maka Anda menghitung deret vertikal pertama, jika instruktur bilang “pindah” atau bunyi bel, maka Anda pindah ke deret berikutnya.
* Tes menggambar orang dan rumah. Mulai sekarang latihanlah menggambar orang dan rumah yang sebagus mungkin dan proporsional. Misalnya terdapat kancing baju, lipatan baju, bulu mata (tapi terlihat natural). Waktu 10 menit.
* Tes meneruskan gambar. Misalnya Anda diminta melanjutkan gambar sebuah “titik” dan diminta meneruskan menjadi gambar yang lebih kompleks. Terserah Anda titik tersebut akan menjadi jam, bintang, jerawat atau apapun yang penting hasil akhirnya adalah tetap berkarakter “titik”. Semakin detail semakin bagus.
Tes Wawancara kedua
Pada beberapa institusi dilakukan oleh psikolog senior, pada institusi yang lain dilakukan oleh pejabat tinggi di Institusi tersebut. Yang ditanyakan tidak jauh berbeda dengan wawancara pertama, cuma sudah tidak ada lagi pertanyaan teknis. Yang penting adalah “percaya diri”, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tepat dan yang memang dibutuhkan institusi tersebut.
Diterbitkan di: Agustus 07, 2009
Link yang relevan :

    * http://id.shvoong.com/writers/r4hday/

Daftar Pustaka: Beberapa Trik Lulus Tes CPNS  oleh   ......................     

Strategi pada saat ujian tertulis tes CPNS
Bersikap tenang. Jangan sekali-kali mempersiapkan contekan, hafalkan selama Anda mampu & Anda harus mampu. Karena contekan akan membuat Anda takut & rasa takut akan membuyarkan ingatan dan daya pikir Anda. Jangan bertanya atau melirik jawaban teman Anda. Teman Anda mungkin tidak lebih pandai dari Anda. Jangan menjawab pertanyaan teman Anda. Percaya diri. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan usahakan

Tenaga honorer bebani APBD hingga Rp 19 miliar
Sejumlah anggota komisi I menengarai keberadaan tenaga honorer yang terus bertambah makin membebani anggaran daerah. Pasalnya, dalam APBD 2010 anggaran untuk tenaga honorer ditengarai mencapai Rp 19 miliar.
Dana untuk tenaga honorer tersebut dalam APBD bahkan masuk dalam belanja langsung yang merupakan anggaran untuk masyarakat.
Berdasar data yang diterima Espos, dari total belanja langsung senilai Rp 194 miliar, dana senilai Rp 49 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pegawai sementara yang Rp 19 miliar untuk tenaga honorer di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila dibandingkan dengan perkiraan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makmur 2010 yang ditargetkan senilai Rp 60 miliar, maka honorarium untuk tenaga honorer dan tenaga harian sudah menyedot 32%-nya.
Sekretaris Komisi I, Syarif Hidayatullah menjelaskan, apabila membaca APBD maka anggaran untuk tenaga honorer dan tenaga harian mencapai Rp 19 miliar.
“Saya sendiri kaget dengan angka itu karena menurut saya itu luar biasa besar. Tambahan lagi setahu kami berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 48/2005 Tentang Pengangkatan Pegawai, tidak diperbolehkan adanya pegawai honorer pasca-2005,” jelasnya ketika dijumpai Espos, Senin (8/3).
Syarif menambahkan, pasca-PP pemerintah pusat telah melarang pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot). Kecuali, sambung dia, tenaga honorer yang diangkat adalah untuk tenaga jasa kebersihan dan keamanan yang itupun pengadaannya melalui rekanan.
Ketua Komisi I, Giyarto mengatakan, pihaknya menyayangkan nominal yang begitu besar untuk tenaga honorer di lingkungan Pemkab.

Moratorium PNS langkah tepat

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai rencana pemerintah untuk menerapkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) adalah langkah tepat untuk menata formasi PNS yang sudah membengkak.

Menurut Priyo, jumlah PNS saat ini sudah membengkak di atas batas keseimbangan sebagaimana layaknya negara demokrasi.

Pembengkakan jumlah PNS, kata dia, tidak hanya kementerian dan lembaga-lembaga di tingkat pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah terutama setelah era otonomi daerah.

Menurut dia, penataan PNS ini sasarannya untuk mengefektifkan formasi maupun operasionalnya guna terbentuk kualifikasi dan standarisasi tertentu.

Jika penerimaan PNS tidak dimoratorium, Priyo mengkhawatirkan, anggaran negara hanya untuk membiayai PNS saja.

"Saya khawatir Indonesia akan menjaqdi negara PNS, karena jika mencermati APBN sebagian besar anggarannya hanya untuk belanja birokrasi," katanya.

Belanja pegawai negeri dinilai sangat memberatkan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sejumlah daerah sampai harus menyediakan separuh lebih dari anggaran mereka untuk membayar gaji pegawai.

Pada RAPBN 2012, alokasi belanja rutin untuk belanja birokrasi membengkak menjadi 80,43 persen, sehingga belanja modal turun menjadi hanya sekitar 17,62 persen dan belanja sosial hanya 6,67 persen.

Wow! Gaji dan Tunjangan PNS di 2012 Capai Rp 104 Triliun, Naik 16%

Pemerintah mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) mencapai Rp 104,9 triliun di 2012. Jumlah ini naik Rp 15,2 triliun atau 16,9% dari anggaran di 2011 yang sebesar Rp 89,7 triliun.

Demikian terungkap dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 yang dikutip, Kamis (1/9/2011).

Peningkatan anggaran gaji dan tunjangan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan:

Kenaikan gaji pokok rata-rata 10 persen;
Pemberian gaji bulan ke-13;
Kenaikan uang makan bagi PNS dan uang lauk pauk bagi TNI/Polri sebesar Rp 5.000 per orang per hari;
Penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat.
Anggaran gaji dan tunjangan PNS ini masuk ke dalam anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2012 yang sebesar Rp 215,7 triliun atau 2,7% dari PDB. Jumlah ini naik Rp 32,9 triliun atau 18% dari 2011 yang sebesar Rp 182,9 triliun.

Selanjutnya dalam anggaran belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk pos honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain, di 2012 yang direncanakan sebesar Rp 41,6 triliun atau 19,3% dari total belanja pegawai. Jumlah ini berarti naik sebesar Rp 10,6 triliun atau 34,1% bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 31 triliun.

Peningkatan alokasi anggaran honorarium,vakasi, lembur, dan lain-lain tersebut terutama bersumber dari alokasi anggaran untuk remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada pos kontribusi sosial dalam RAPBN 2012 direncanakan sebesar Rp 69,2 triliun, atau 32,1% dari total belanja pegawai. Jumlah ini naik Rp 7,1 triliun, atau 11,4% dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P 2011.

Peningkatan alokasi anggaran tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 10% dan pembayaran pensiun bulan ke-13.

Selain itu, alokasi anggaran kontribusi sosial disiapkan untuk menampung kewajiban pemerintah guna memenuhi iuran asuransi kesehatan melalui PT Askes (Persero), yang ditujukan untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan asuransi kesehatan kepada pegawai, pensiunan, veteran nontuvet, tambahan manfaat jaminan kesehatan bagi menteri, pejabat setingkat menteri, dan pejabat eselon I, serta manfaat jaminan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

Padang, Padek—Enam kabupaten/kota plus Pemprov Sumbar masih berkesempatan merekrut calon pengawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, belanja pegawainya masih relatif kecil, di bawah 50 persen dari total APBD, sebagai syarat daerah bisa menerima CPNS tidak terkena moratorium.

Keenam daerah itu, Solok Selatan belanja pegawainya baru 46,19 persen dari total APBD, Kepulauan Mentawai 34,85 persen, Dharmasraya 44,57 persen, Sawahlunto 49,96 persen, Kota Solok 47,26 persen, dan Padangpanjang 46,96 persen. Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya terkena moratorium penerimaan PNS, kerena belanja pegawainya sudah di atas 50 persen.


Seperti diketahui, pemerintah resmi melakukan moratorium penerimaan PNS terhitung 1 September hingga 31 Desember 2012. Hal itu ditetapkan setelah dilakukannya penandatanganan SKB Tiga Menteri di Kantor Wakil Presiden, Rabu (24/8). Ketiga menteri tersebut ialah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Keuangan.


EE Mangindaan dalam kesempatan itu menekankan, bagi daerah yang belanja pegawainya 50 persen ke bawah, masih bisa (melakukan seleksi CPNS). ”Tapi itu pun masih selektif. Ya, seperti untuk guru, jangan sampai nol juga,” sebutnya usai melakukan penandatanganan SKB Tiga Menteri tersebut.


Khusus Pemprov Sumbar, belanja pegawainya paling kecil dibandingkan Pemko/Pemkab lainnya. Yakni, hanya Rp 652.052.802.330 atau sebesar 29,66 persen dari total APDB Sumbar 2011 besarnya Rp 2.123.681.661.518. ”Belanja pegawai ini terletak di dua pos anggaran, yakni belanja langsung dan tidak langsung,” sebut Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumbar, Zul Evi Astar saat Padang Ekspres menemuinya di ruang kerjanya, Kamis (25/8).


Belanja tidak langsung, imbuhnya, adalah gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, tambahan penghasilan (tunda dan THR). Juga, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, serta KDH/WKDH, dan biaya pemungutan pajak daerah. ”Total belanja tidak langsung ini mencapai 25,79 persen dari 29,66 persen belanja pegawai. Atau, sebesar Rp 566.925.357.330,” jelasnya.


Sedangkan belanja langsung, jelasnya, terdiri dari honor PNS, honor non PNS, lembur, belanja pembahasan atau verifikasi, dan belanja pegawai (BLUD). Total belanja langsung ini adalah Rp 85.127.445.000 atau sebesar 3,87 persen dari keseluruhan belanja pegawai.


Zul Evi juga mengatakan, untuk keseluruhan kabupaten dan kota di Sumbar, total belanja pegawai sebanyak Rp6.344.902.744.439 atau 57,23 persen dari total keselurahan APBD kabupaten dan kota di Sumbar, jumlahnya Rp11.086.501.123.806. ”Untuk belanja tidak langsungnya sebesar 53,18 persen dan belanja langsungnya 4,05 persen,” tukasnya.


Belum Satu Kata
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menanggapi dingin moratorium ini. ”Sebetulnya rencana moratorium PNS tersebut bagus. Apalagi dengan moratorium itu belanja publik akan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai. Apalagi APBD Padang sendiri hampir sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai. Namun, tentunya tak semudah itu menerapkan moratorium itu di Padang. Karena, penumpukan PNS justru terjadi di guru. Sementara pegawai operasional terbatas (tenaga teknis, red). Kalau kita hentikan rekrutnya, siapa nanti yang mengerjakan tugas pegawai operasional seperti akuntan keuangan,” ujar Mahyeldi kepada wartawan kemarin ( 25/8).


Kalau PNS Padang dapat dimutasi ke daearah lain, imbuh Mahyeldi, tentunya akan sangat membantu Pemko. Sebab, Padang bisa melakukan penghematan terhadap APBD-nya. ”Namun, kalau hanya untuk penghentian penerimaan PNS, tentunya butuh kajian matang,” ucapnya.


Di tempat terpisah, Ketua DPRD Padang, Zulherman justru mendukung rencana moratorium PNS tersebut. Sebab, moratorium PNS dapat meningkatkan anggaran belanja publik. ”Ini adalah salah satu solusi agar APBD tak tersedot terus untuk belanja pegawai yang jumlahnya hampir mencapai Rp 800 miliar setiap tahunnya. Porsi belanja pegawai sebanyak 68 persen dari APBD,” ucapnya.


Solsel Bisa Rekrut CPNS
Pemkab Solsel benar-benar memanfaatkan peluang merekrut CPNS. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solsel, Syamsurizal mengatakan, pihaknya sudah mengajukan formasi CPNS 2011 ke MenPAN sejak Januari 2011 lalu. ”Kita masih menunggu bagaimana keputusan dari pusat,” ujarnya.


Di sisi lain, Wakil Bupati Solsel Abdul Rahman belum bisa memastikan rekrut CPNS tahun ini. Namun, pihaknya membuka kemungkinan terjadinya rekrutmen CPNS. ”Kondisi Solsel belum seperti itu (belanja pegawai lebih besar daripada biaya pembangunan, red). Di samping itu, pembangunan kan tidak hanya mengandalkan APBD. Ada juga departemen-departemen dari pusat yang langsung turun ke daerah melaksanakan program pembangunan,” kata Wabup, Kamis (25/8).


Tetap Usulkan
BKD Sijunjung bersikeras tetap merekrut CPNS. Kepala BKD Sijunjung Yunanto Masri masih belum percaya pelarangan tersebut, sebab belum menerima surat dari pemerintah pusat atau provinsi tentang kebijakan itu.


”Saya tidak percaya berita-berita koran atau kabar di televisi. Sedikit pun saya tidak percaya, apa pun yang mereka sampaikan. Semuanya banyak penipuan. Saya hanya bisa mempercayai kalau ada surat dari yang ditandatangani MenPAN secara langsung. Jadi, Anda tidak bisa menanyakan ini itu kepada saya,” ujar Yunanto ketika dijumpai Padang Ekspres, kemarin (25/8).


BKD Sijunjung sendiri sudah mengusulkan 1.495 kuota CPNS ke pusat terdiri dari tenaga guru, dari TK hingga SLTA sebanyak 852. Lalu, bidang kesehatan 89, dan tenaga teknis 554. Menurut Kabid Pengadaan Mutasi BKD Sijunjung, Syafrizal, data ini dikirimkan Maret 2011 lalu. (cp/sih/x)

Politik : Moratorium CPNS Dicurigai untuk Kepentingan 2014

Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas untuk menyelesaian persoalan kepegawaian. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan memberi contoh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2011 yang menyebutkan akan menaikkan gaji PNS sebesar 10 persen pada 2012.

Menurut Yuna, pernyataan tersebut bertentangn dengan keluhan SBY sebelumnya mengenai besarnya dana untuk belanja pegawai. "Jadi berbanding terbaik," ujar Yuna Farhan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (23/8).

Dikatakan Yuna, belanja pegawai di tahun depan bakal lebih membengkak lagi lantaran mulai 2012 penerapan remunerasi sudah merambah di sejumlah instansi. "Di 2011 saja belanja pegawai sudah mencapai Rp215 triliun, itu di pusat saja. Tahun depan, gaji PNS naik ditambah remunerasi-remunerasi, ya tambah bengkak. Belum lagi gaji ke-13," kata Yuna.

Bagaimana dengan menekan jumlah PNS melalui moratorium penerimaan CPNS? Yuna juga menyebutkan, pemberhentian sementara rekrutmen CPNS sebenarnya bukan solusi untuk mengurangi beban belanja pegawai. Alasannya, peningkatan jumlah PNS per tahunnya sebenarnya cuman 2 persen. "Sementara, peningkatan belanja pegawai bisa 20 persen per tahun. Jadi, pengaruh moratorium penerimaan CPNS itu tidak signifikan," kata Yuna.

Lantas, apa mestinya solusi yang diambil? Menurut Yuna, perlu langkah progresif untuk menciptakan birokrasi yang tidak boros dan tidak korup. Caranya, pejabat dan pegawai-pegawai yang tidak bersih harus disingkirkan. Memangnya gampang? "Gampang kalau berani. Seperti Gus Dur dulu saat menjadi presiden berani membubarkan Depertemen Penerangan, Departemen Sosial, karena tidak efektif," jawab Yuna.

Jika solusi itu dianggap "berat", kata Yuna, pemerintah bisa melakukan dari yang kecil-kecil dulu, yakni menertibkan besaran tunjangan pejabat daerah, yang timpang antara satu daerah dengan daerah lain. Di DKI Jakarta, tunjangan sekda bisa mencapai Rp50 juta, di daerah lain bisa cuman Rp5 juta. Jika masalah ini ditertibkan, sudah lumayan banyak menekan belanja pegawai.

"Jadi perlu langkah konkrit. Pusat jangan hanya meminta daerah menekan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal, tapi pusat sendiri tidak bisa," cetus Yuna.

Moratorium penerimaan CPNS, kata Yuna sekali lagi, tidak terkait dengan urusan penghematan belanja pegawai. Tapi, lebih untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan penataan pegawai, seperti masalah distribusi yang tidak merata.

"Tapi bisa jadi ini juga untuk pencitraan, untuk kepentingan politik pemilu 2014," ujar Yuna. Pasalnya, moratorium berakhir pada 2013. Jika 2013 ada seleksi lagi dan yang lolos diangkat jadi CPNS awal 2014, maka citra partai penguasa akan terdongkrak. Bisa jadi, setelah jeda penerimaan CPNS, begitu dibuka lagi jumlah CPNS yang diterima begitu banyak.

"Moratorium bisa juga untuk pencitraan. Setelah ditutup, dibuka lagi, maka urusannya adalah pencitraan," duga Yuna.

Seperti diberitakan, tiga kementrian terkait sudah sepakat menghentikan sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang berlaku 1 September 2012 hingga 31 DesemberSeptember 2012. Rencananya, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menpan-RB EE Mangindaan, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang moratorium penerimaan CPNS itu pada 24 Agustus 2011.