Info CPNS, Umur Jadi Pengecualian Untuk tes Ulang CPNS

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya berjanji mengusahakan pengecualian kelebihan umur bagi peserta pengulangan test CPNS 2010. Kebijakan ini diambil, jika saat pelaksanaan test 2012 mendatang terdapat peserta yang umurnya melewati ketentuan. “Untuk mengikuti test CPNS, umur seorang peserta tidak boleh lebih dari 36 tahun. Karena Menpan telah menetapkan akan melakukan pengulangan test CPNS Kubu Raya 2010 pada 2012 mendatang, kita akan meminta pengecualian pada batasan umur tersebut,” kata Kepala BKD Kubu Raya, Muhammad Noh Syaiman, pada wartawan, kemarin.

Menurutnya, hal tersebut sudah disampaikan kepada Menpan dan BKN melalui rapat penetapan polemik test CPNS Kubu Raya 2010 di Jakarta, Senin (12/9) lalu. Namun untuk kepastian hal tersebut, pihaknya masih menunggu dan akan terus mengusahakan. Agar peserta yang umurnya sudah melebihi batas test bisa tetap mengikuti.

Noh mengatakan, berdasarkan keputusan tiga menteri tentang polemik test CPNS Kubu Raya 2010, pengulangan dilakukan hanya untuk peserta yang sebelumnya mendaftar dan lulus test administrasi, serta telah mengikuti test CPNS Kubu Raya 2010 lalu dengan jumlah 3.952 peserta. Dengan demikian, seluruh peserta tersebut berhak untuk kembali mengikuti test ulang.

“Berdasarkan keputusan Menpan, hanya 3.952 peserta tersebut yang boleh mengikuti test ulang itu. Demikian dengan jumlah formasi CPNS Kubu Raya 2010 juga sama dan tidak mengalami perubahan,” katanya.

Dia menuturkan, untuk formasinya masih sama, 236 formasi. Untuk tenaga guru, jumlah yang dibutuhkan 106 orang, sementara tenaga kesehatan diperkirakan mencapai 71 orang dan sisanya, 59 orang CPNS merupakan lowongan berbagai tenaga teknis lainnya.

Untuk sistem pelaksanaannya nanti, BKD Kubu Raya akan melakukan pemanggilan terhadap 3.952 orang peserta test CPNS Kubu Raya tahun 2010 untuk melakukan registrasi ulang.

Dia memprediksikan, kemungkinan besar jumlah tersebut akan mengalami kekurangan, karena kemungkinan ada peserta yang tidak akan mengikuti test itu lagi. “Kita tidak boleh melakukan penambahan peserta, hanya 3.952 peserta itu saja. Kalau pun nantinya ada pengurangan, kita juga tidak bisa memaksa, karena berdasarkan informasi yang kita dapat, ada peserta yang tidak mau ikut dalam pengulangan test tersebut,” tuturnya. Meski sudah dipastikan akan ada pengulangan, namun sampai saat ini belum diketahui kapan kepastian pengulangan tersebut. (oen)

Bulan Oktober 2011, 67 Ribu Honorer Jadi CPNS

Berakhir sudah penantian puluhan ribu tenaga honorer yang belum terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).  Pada Oktober 2011, sebanyak 67 ribu tenaga honorer kategori I, dipastikan akan menjadi CPNS. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang menjadi payung hukumnya, akan diterbitkan Oktober juga.


"Segera diterbitkan (PP tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, red) . Mudah-mudahan Oktober," ujar EE Mangindaan usai membuka acara sosialisasi RPP pengangkatan honorer menjadi CPNS, RPP tentang pegawai tidak tetap, dan kebijakan moratorium, di gedung Kemendagri, Selasa (20/9).

Sementara, Sekretaris Kemenpan (Seskemenpan), Tasdik Kinanto, menjelaskan, tenaga honoer yang tertinggal (kategori I), akan diangkat menjadi CPNS Oktober 2011. "Insya Allah Oktober. Tapi yang jelas tidak akan lewat 2011," terang Tasdik di tempat yang sama.

Dia yakin 67 ribu honorer itu bisa segera diangkat lantaran payung hukumnya, yakni RPP pengangkatan honorer jadi CPNS, saat ini sudah beres. "RPP sudah tidak ada kendala," ujarnya.

Sebanyak 67 ribu honorer yang akan diangkat itu sudah melalui proses verifikasi data oleh kemenpan. Mereka adalah tenaga honorer yang bekerja di bawah 2005, tapi belum terangkat, karena tercecer.

Dalam RPP pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, antara lain disebutkan bahwa tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS pada bulan depan ini, pemberkasan untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya diusahakan selesai 2011.

Untuk honorer kategori II, yang juga tercecer, jumlahnya secara nasional mencapai 600 ribu. Mereka ini nantinya akan diangkat menjadi CPNS, namun melalui proses seleksi diantara honorer sendiri, atau tidak dicampur proses seleksinya dengan pendaftar dari jalur umum.  Di draf RPP juga diatur bahwa pembuatan soal seleksi untuk honorer ketegori II (yang honornya bukan dari APBN/APBD), dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dikoordinasikan oleh gubernur.

Bagaimana nasib honorer yang tak lolos seleksi" Di RPP diatur bahwa jika tenaganya masih dibutuhkan instansi, tersedia anggaran, berkelakuan baik, dan punya kinerja baik, tetap bekerja di instansi yang bersangkutan. Dengan ketentuan, ada SK pengangkatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, serta diberikan penghasilan setiap bulan berdasar beban kerja dan kemampuan keuangan instansi.

Sebaliknya, jika sudah tidak dibutuhkan, mereka bisa diberhentikan atau tidak diperpanjang lagi.

Sementara, di hadapan peserta rapat, EE Mangindaan menyampaikan bahwa dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil.

"Daerah harus melaporkan ke kemenpan dan kemendagri. Kalau ada yang gemuk (kelebihan pegawai), dimana" Atau kuruskah" Rampingkah" September hingga Desember 2011, seyogyanya sudah selesai," kata Mangindaan.

Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas. "Bagi daerah yang belum selesai, ya belum bisa (menerima CPNS dengan formasi terbatas). Karena itu semacam konsep. Kalau belum ada konsep, gimana?" beber menteri asal Manado itu.

Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan "abdi negara" itu.

Dijelaskan Mangindaan, formasi CPNS yang direkrut pada kurun Januari hingga Desember 2012, juga dibatasi. Dicontohkan, tenaga guru. Itu pun, harus jelas guru untuk mata pelajaran apa. Menurutnya, untuk tenaga guru mata pelajaran tertentu sudah over kapasitas. "Tapi untuk matematika masih kurang," ujar mantan gubernur Sulut itu.

Contoh lain adalah tenaga kesehatan, karena kata Mangindaan, kebutuhannya masih kurang. Selain itu untuk "tenaga khusus yang mendesak", seperti sipir, yang saat ini perbandingan sipir dengan napi adalah 1:100. "Nanti kalau tak dikasih (formasi) kalau napi kabur, saya yang disalahkan," selorohnya. Tenaga navigator penerbangan juga akan tetap direkrut.

Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS. "Jadi, moratorium itu tidak kaku. Toh jumlahnya (lulusan sekolah kedinasan) itu tidak banyak," kata Mangindaan.

Satu syarat lagi yang sudah dituangkan dalam surat keputusan bersama tiga menteri yang mengatur  moratorium CPNS, daerah yang bisa melakukan rekrutmen CPNS, hanyalah daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen dari total anggaran APBD-nya.  Dengan demikian, meski suatu daerah sudah melakukan penataan pegawai namun belanja pegawainya di atas 50 persen, tetap dilarang melakukan penerimaan CPNS.

Sebelumnya Mangindaan mengungkapkan, dari 33 provinsi, hanya tiga yang belanja pegawainya di bawah 30 persen. Mereka adalah Kaltim (28,77 persen), Papua (28,85 persen), dan Papua Barat (28,04 persen). Selebihnya di atas 30 persen. Padahal ketentuan pusat, prosentase belanja pegawai dengan dana belanja pembangunan adalah 30 persen dan 70 persen.

Yang paling banyak adalah Jateng (57,31 persen), Jogjakarta (56,66 persen), NTB (55,53 persen), Lampung (54,9 persen), Bali (52,19 persen), Sulut (51,45 persen)," ungkap mantan ketua Komisi II DPR RI.

Sedangkan daerah yang belanjanya di bawah 51 persen adalah NTT (50,78 persen), Sumut (50,69 persen), Bengkulu (50,24 persen), Jatim (50,05 persen).

Daerah di bawah 50 persen adalah Gorontalo (49,83 persen), Sumbar (49,43 persen), Sulteng (49,43 persen), Sulsel (49,43 persen), Jabar (48,06 persen), Sultra (47,17 persen), Banten (47,24 persen), Sulbar (45,66 persen), Kalbar (44,72 persen), Jambi (45,40 persen), Sumsel (44,39 persen), Maluku (42,71 persen), Kalsel (42,11 persen), Aceh (40,16 persen), Malut (38,32 persen), Kepri (37,04 persen), DKI Jakarta (36,87 persen), Bangka Belitung (35,51 persen) dan Riau (34,96 persen)
sumber : http://www.jpnn.com/

Contoh Soal Ujian CPNS Tata Negara

Contoh Soal Ujian CPNS Tata Negara – Soal CPNS terdiri dari beberapa obyek, yang biasanya mencakup Soal Bahasa Indonesia, soal pengetahuan umum, Soal Bahasa Inggris, dll. Salah satu jenis soal yang biasanya terdapat dalam tes adalah mengenai Tata Negara. Karena PNS ruang lingkup kerjanya berhubungan dengan pemerintahan, tata negara merupakan salah satu tema yang wajib dikuasai oleh para CPNS. Dengan menguasai ilmu tata negara, para CPNS diharapkan dapat mengetahui dan mengenal seluk beluk sistem pemerintaha di Indonesia.

Berikut ini akan tampilkan beberapa Contoh Soal Ujian CPNS Tata Negara =

PETUNJUK UMUM:
1. Dahulukan menulis nama dan nomor peserta pada lembar jawaban.
2. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia.
3. Baca dengan teliti setiap soal sebelum anda menjawabnya.
4. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah.
5. Bekerjalah dengan cermat
6. Selamat Bekerja!

PETUNJUK KHUSUS:
Silanglah salah satu huruf di depan jawaban yang paling tepat!



1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas …
A. Kekuasaan belaka
B. Lembaga negara
C. Kedaulatan rakyat
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
JAWAB: A

2. Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat Absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme…
A. Kekuasaan yang terbatas
B. Kekuasaan yang sangat terbatas
C. Kekuasaan yang tidak tak terbatas
D. Kekuasaan yang tidak terbatas
JAWAB: D

3. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawahnya…
A. Ketua MPR
B. Ketua DPR
C. MPR
D. DPR
JAWAB: C

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi, sehingga menjalankan roda
pemerintahan dengan cara consentration of power and responsibility upon the President. Apa yang dimaksud dengan istilah di atas…
A. Pemusatan kekuasaan dan tanggung jawab oleh Presiden
B. Kek uasaan Presiden tidak terbatas
C. Presiden memilki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari lembaga tinggi
Negara lainnya
D. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden
JAWAB: D

5. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator”. Pernyataan ini artinya…
A. Kekuasaan terbatas
B. Kekuasaan tidak terbatas
C. kekuasaan tidak tak terbatas
D. Semua jawaban salah
JAWAB: C

6. Presiden ialah Kepala kekuasaan executif dalam Negara. Untuk itu Presiden memiliki pouvoir reglementair. Apa maksudnya…
A. kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah
B. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
C. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang
D. Semua jawaban salah
JAWAB: A

7. Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya …
A. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
B. Tidak bertanggung jawab kepada Presiden
C. Ditetapkan oleh DPR
D. Ditetapkan oleh MPR
JAWAB: A

8. Prof. L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa dalam istilah Negara terkandung berbagai pengertian, antara lain penguasa, yang menyatakan…
A. Organisasi yang mengelola segala kekayaan alam dalam wilayah negara
B. Lembaga yang memilki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara
C. Orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persetujuan rakyat
D. Lembaga-lembaga yang melak sanakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas
JAWAB: D

9. Bentuk Negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat berdasarkan pikiran yang dilontarkan…
A. Aris toteles
B. Thomas Hobbes
C. J.J. Rousseau
D. John Locke
JAWAB: D

10. Rakyat sebagai salah satu unsur dari Negara pada hakikatnya adalah…
A. Sek umpulan manusia yang hidup dalam wilayah suatu Negara
B. Orang-orang yang menerima nilai-nilai budaya dan falsafah Negara
C. Sek umpulan orang yang menurut hukum menjadi warga Negara
D. Penduduk asli yang secara turun termurun hidup dalam Negara
JAWAB: C

11. Batas laut territorial suatu Negara yang diakui secara hukum internasional pada saat ini adalah…
A. 1 mil
B. 3 mil
C. 5 mil
D. 12 mil
JAWAB: D

12. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai…
A. Pernyataan tentang hak -hak asasi manusia
B. Deklarasi terbentuknya bangsa dan Negara
C. Peraturan perundang-undangan tertinggi
D. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
JAWAB: D

13. Batang tubuh UUD 1945, dalam hubungannya dengan Pembukaan, seperti ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupak an…
A. Penjabaran lebih rinci dari pokok -pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan
B. Norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia
C. Dua dok umen historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia
D. Penjabaran seluruh konsepsi tentang Negara yang terkandung dalam Pembukaan
JAWAB: A

14. Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut…
A. Diterima secara yuridis sebagai s atu kesatuan hukum das ar
B. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubunya
C. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumusk annya
D. Tidak dapat diubah dan tiodak dapat dipisahk an ari batang tubuhnya
JAWAB: B

15. Ciri utama dari suatu Negara kesatuan jika dibandingkan dengan negara serikat, yaitu bahwa negara kesatuan…
A. Memiliki konstitusi yang tertulis
B. Kepala negaanya merupkan pilihan rakyat
C. Pemerintahaannya bersifat demokratis
D. Terbagi-bagi dalam bagian-bagian negara
JAWAB: A

16. System pemerintahan cabinet presidensiil ditandai oleh…
A. Kepala negaranya seorang presiden
B. Presiden merupak an k epala pemerintahan
C. Kedudukan cabinet sederajat dengan parlemen
D. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara
JAWAB: B

17. Berikut ini Negara-negara yang menganut pemerintahan system kabinet parlementer, kecuali…
A. Aus tralia
B. India
C. Jepang
D. Amerika Serikat
JAWAB: D

18. Di antara kelebihan dari pemerintahan system cabinet presidensiil jika dibandingkan dengan system kabinet parlementer, pada system presidensiil…
A. Pemerintahannya lebih sesuai dengan aspirasi rakyat
B. Jalannya pemerintahan dan pembangunan relatiof stabil
C. Kebijakan pemerintah dan pembangunan sangat tergantung pada presiden
D. Presiden dan menteri dapat bekerjasama dengan baik
JAWAB: B

19. Dibandingkan dengan norma sosial lainnya, kelebihan norma hukum adalah memiliki sifat…
A. Tertulis dan mengatur
B. Mengatur dan memaksa
C. Memaksa dan bersanksi
D. Tegas dan tertulis
JAWAB: D

20. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermas yarakat dan bernegara, terutama untuk…
A. Mengayomi pihak-pihak yang lemah
B. Mengatur pergaulan sesama manusia
C. Mewujudkan kelancaran pembangunan
D. Menjamin kepentingan seluruh warga
JAWAB: B



Demikian Contoh Soal Ujian CPNS Tata Negara yang dapat admin sampaikan, semoga sedikit yang saya berikan bisa membantu Anda dalam mempelajari contoh soal tes CPNS. Semoga sukses bagi Anda yang akan mengikuti tes CPNS, hehe . Selain informasi mengenai soal tes CPNS ini, Anda juga dapat melihat berita ataupun informasi menarik lainnya, seperti  Cara Menjadi Kaya. Sekian dan terima kasih :D

Politik : Moratorium CPNS Dicurigai untuk Kepentingan 2014

Politik : Moratorium CPNS Dicurigai untuk Kepentingan 2014

Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas untuk menyelesaian persoalan kepegawaian. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan memberi contoh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2011 yang menyebutkan akan menaikkan gaji PNS sebesar 10 persen pada 2012.

Menurut Yuna, pernyataan tersebut bertentangn dengan keluhan SBY sebelumnya mengenai besarnya dana untuk belanja pegawai. "Jadi berbanding terbaik," ujar Yuna Farhan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (23/8).

Dikatakan Yuna, belanja pegawai di tahun depan bakal lebih membengkak lagi lantaran mulai 2012 penerapan remunerasi sudah merambah di sejumlah instansi. "Di 2011 saja belanja pegawai sudah mencapai Rp215 triliun, itu di pusat saja. Tahun depan, gaji PNS naik ditambah remunerasi-remunerasi, ya tambah bengkak. Belum lagi gaji ke-13," kata Yuna.

Bagaimana dengan menekan jumlah PNS melalui moratorium penerimaan CPNS? Yuna juga menyebutkan, pemberhentian sementara rekrutmen CPNS sebenarnya bukan solusi untuk mengurangi beban belanja pegawai. Alasannya, peningkatan jumlah PNS per tahunnya sebenarnya cuman 2 persen. "Sementara, peningkatan belanja pegawai bisa 20 persen per tahun. Jadi, pengaruh moratorium penerimaan CPNS itu tidak signifikan," kata Yuna.

Lantas, apa mestinya solusi yang diambil? Menurut Yuna, perlu langkah progresif untuk menciptakan birokrasi yang tidak boros dan tidak korup. Caranya, pejabat dan pegawai-pegawai yang tidak bersih harus disingkirkan. Memangnya gampang? "Gampang kalau berani. Seperti Gus Dur dulu saat menjadi presiden berani membubarkan Depertemen Penerangan, Departemen Sosial, karena tidak efektif," jawab Yuna.

Jika solusi itu dianggap "berat", kata Yuna, pemerintah bisa melakukan dari yang kecil-kecil dulu, yakni menertibkan besaran tunjangan pejabat daerah, yang timpang antara satu daerah dengan daerah lain. Di DKI Jakarta, tunjangan sekda bisa mencapai Rp50 juta, di daerah lain bisa cuman Rp5 juta. Jika masalah ini ditertibkan, sudah lumayan banyak menekan belanja pegawai.

"Jadi perlu langkah konkrit. Pusat jangan hanya meminta daerah menekan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal, tapi pusat sendiri tidak bisa," cetus Yuna.

Moratorium penerimaan CPNS, kata Yuna sekali lagi, tidak terkait dengan urusan penghematan belanja pegawai. Tapi, lebih untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan penataan pegawai, seperti masalah distribusi yang tidak merata.

"Tapi bisa jadi ini juga untuk pencitraan, untuk kepentingan politik pemilu 2014," ujar Yuna. Pasalnya, moratorium berakhir pada 2013. Jika 2013 ada seleksi lagi dan yang lolos diangkat jadi CPNS awal 2014, maka citra partai penguasa akan terdongkrak. Bisa jadi, setelah jeda penerimaan CPNS, begitu dibuka lagi jumlah CPNS yang diterima begitu banyak.

"Moratorium bisa juga untuk pencitraan. Setelah ditutup, dibuka lagi, maka urusannya adalah pencitraan," duga Yuna.

Seperti diberitakan, tiga kementrian terkait sudah sepakat menghentikan sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang berlaku 1 September 2012 hingga 31 DesemberSeptember 2012. Rencananya, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menpan-RB EE Mangindaan, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang moratorium penerimaan CPNS itu pada 24 Agustus 2011.

Kumpulan Soal Tes CPNS Bahasa Indonesia – Pegawai Negeri Sipil

Kumpulan Soal Tes CPNS Bahasa Indonesia – Pegawai Negeri Sipil, atau biasa disingkat PNS, merupakan suatu jenis pekerjaan yang banyak diburu oleh para pencari kerja. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya jaminan dari pemerintah sampai masa pensiun tiba. Jika dibandingkan dengan Pengusaha, maka resiko gagal dari pekerjaan menjadi PNS memang sangat kecil, karena tingkat penghasilan yang stabil dan sistem yang teratur. Beda halnya dengan Pengusaha, resiko akan kegagalan besar, namun pendapatan yang didapat juga bisa menjadi sangat besar. Oleh karena itu, orang-orang yang sangat kaya hampir kebanyakan berasal dari pebisnis atau pengusaha. Untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka yang harus dilakukan adalah mengikuti seleksi yang berupa tes CPNS, dan biasanya yang mengikuti tes nya berjumlah ribuan, namun yang diterima hanyalah segelintir orang.



Berikut ini akan Admin sampaikan beberapa Kumpulan Soal Tes CPNS Bahasa Indonesia =

PETUNJUK UMUM:
1. Dahulukan menulis nama dan nomor peserta pada lembar jawaban.
2. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia.
3. Baca dengan teliti setiap soal sebelum anda menjawabnya.
4. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah.
5. Bekerjalah dengan cermat
6. Selamat Bekerja!

PETUNJUK KHUSUS:
Silanglah salah satu huruf di depan jawaban yang paling tepat!

1. Berbagai  suku  bangsa  yang  berbeda  dapat  saling  berkomunikasi  dengan  satu  bahasa yang dapat dipahami bersama yaitu bahasa Indonesia, tanpa  menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya.
Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai…
A. Lambang kebanggaan kebangsaaan
B. Lambang identitas nasional
C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa
D. Alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya
JAWAB: C

2. Di samping bendera dan Negara Indonesia yang kita junjng tinggi sebagai bagian dari identitas RI, bahasa Indonesia pun merupakan unsure identitas bangsa yang harus dijunjung tinggi pula.
Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai…
A. Lambang kebanggaan kebangsaan
B. Lambang identitas nasional
C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa
D. Alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya
JAWAB: B

3. Pada upacara-upacara resmi seperti memperingati hari ulang tahun kemerdekaan,  pembina upacara berpidato dengan menggunak an bahas a Indoneisa.
Pernyataan di atas menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai…
A. Bahasa resmi kenegaraan
B. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan
C. Alat kepentingan pembangunan nasional
D. Alat pengembangan k ebudayaan
JAWAB: A

4. Yang dimaksud dengan kegiatan surat-menyurat, yaitu…
A. Kegiatan berkomunikasi dengan alat syrat
B. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telegram
C. Kegiatan berkomunikasi dengan alat faksimile
D. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telepon
JAWAB: A

5. Penyajian buku pelajaran, penulisan buku atau penerjemahan, dilakukan dalam  bahasa Indonesia.
Pernyataan di atas menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai…
A. Bahasa resmi kenegaraan
B. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan
C. Alat kepentingan pembangunan nasional
D. Alat pengembangan kebudayaan
JAWAB: D

6.  Semua pernyataan di bawah ini merupakan fungsi surat, kecuali…
A. Alat/sarana komunikasi tertulis
B. Bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum
C. Bukti historis
D. Duta masyarakat
JAWAB: D

7. Akta  jual  beli, surat wasiat, surat perjanjian, dsb, menduduki fungsi-fungsi  sebagai  berikut, kecuali…
A. Bukti sarana komunikasi tertulis
B. Bukti tertulis yang mempunyai huk um tetap
C. Bukti histori
D. Bukti pedoman kerja lembaga
JAWAB: D

8. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas dan eksplisit, agar…
A. Penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat
B. Penerima tertarik dengan surat tersebut
C. Penerima ingin cepat membalasnya
D. Penerima merasa senang
JAWAB: A

9. Yang dimak sud dengan eksplisit pada pernyataan nomor 8, ialah…
A. Tidak tercantum tetapi jelas maksudnya
B. Tercantum dan jelas maksudnya
C. Tercantum tetapi tidak jelas maksudnya
D. Tidak tercantum dan tidak jelas maksudnya
JAWAB: B

10. Bahasa Indonesia yang baku tidak digunak an dalam…
A. Surat resmi
B. Surat keputusan
C. Surat pribadi
D. Surat lamaran kerja
JAWAB: C

11. Penulisan tanggal surat yang benar adalah…
A. Jakarta, 24-11-2004
B. Jakarta, 24 November 2004.
C. Jakarta, 24-November 2004
D. Jakarta, 24 November 2004
JAWAB: D

12. Penulisan alamat surat yang benar adalah…
A. Yth. Kepala SMU BPI 3
Jalan Burangrang 8
BANDUNG
B. Yth. Sdr. Kepala SMU BPI 3
Jalan Burangrang 8
Bandung
C. Yth. Sdr. Kepala SMU BPI 3
Jalan Burangrang 8
B a n d u n g
D. Yth. Bapak Kepala SMU BPI 3
Jalan Burangrang 8,
Bandung.
JAWAB: C

13. Penulisan perihal surat yang benar adalah…
A. Perihal: Permohonan Bantuan Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia dan Sejarah.
B. Perihal: Permohonan bantuan tenaga pengajar bahasa Indonesia dan Sejarah.
C. Perihal: Permohonan bantuan tenaga pengajar bahasa Indonesia dan sejarah
D. Perihal: Permohonan Bantuan Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia dan Sejarah
JAWAB: D

14.  Penulisan salam pembuka yang benar adalah…
A. Dengan Hormat
B. Dengan hormat,
C. Dengan hormat
D. Dengan Hormat,
JAWAB: B

15.  Bentuk yang benar dari pernyataan berikut adalah…
A. Surat saudara kami sudah terima dengan baik.
B. Surat Saudara kami sudah terima dengan baik .
C. Surat Saudara sudah kami terima dengan baik .
D. Surat saudara sudah kami terima dengan baik.
JAWAB: C

16.  Penulisan nama gelar yang benar adalah…
A. Prof. Dr. Surya Sumantri SH
B. Prof.  Dr. Surya Sumantri, SH.
C. Prof Dr Surya Sumantri S.H.
D. Prof. Dr. Surya Sumantri, S.H.
JAWAB: B

17.  Penulisan NIP yang benar adalah…
A. NOP: 090 004 105
B. NIP 090004105
C. NIP. 090 004 105
D. NIP. 09004105
JAWAB: B

18.  Pernyataan yang benar adalah…
A. Dengan  ini  kami  beritahukan  kepada  Saudara  bahwa  Ujian  Dinas  TK.II  akan
diselenggarak an dari tangga 24 s.d. 26 November 2004.
B. Dengan  ini  kami  beritahukan  kepada  Saudara  bahwa  Ujian  dinas  TK.II  akan
diselenggarak an dari tangga 24 s.d. 26 November 2004.
C. Dengan  ini  kami  beritahukan  kepada  saudara  bahwa  ujian  dinas  TK.II  akan
diselenggarak an dari tangga 24 s.d. 26 November 2004.
D. Dengan  ini  kami  beritahukan  kepada  saudara  bahwa  Ujian  Dinas  TK.II  akan
diselenggarak an dari tangga 24 s.d. 26 November 2004.
JAWAB: A

19.  Ucapan terima kasih yang benar adalah…
A. Kami menghaturkan terima kasih atas kehadirannya.
B. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya.
C. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara.
D. Kami menghaturkan terima kasih atas kehadiran Saudara.
JAWAB: B

20 Contoh kalimat efektif di bawah ini adalah…
A. Saudara tinggal membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut.
B. Saudara tinggal mencantumkan tanda tangan pada surat tersebut.
C. Saudara tinggal menandatangani surat tersebut.
D. Saudara tinggal menandatangank an surat tersebut.
JAWAB: C

 

Kumpulan Soal Tes CPNS Bahasa Inggris

Kumpulan Soal Tes CPNS Bahasa Inggris – Setelah pada postingan saya sebelumnya membahas tentang Kumpulan Soal CPNS Bahasa Indonesia, maka kali ini akan diulas mengenai soal Bahasa Inggris nya. Untuk bisa menembus tes CPNS, memang diperlukan banyak-banyak latihan dan berusaha dengan maksimal. Tingkat persaingan yang sangat tinggi dan probabilitas keterima yang sangat kecil, membuat seseorang saling berlomba tuk dapat tembus dan lulus ujian tulisnya. Dengan tekat yang kuat, dan usaha yang maksimal, semoga tes CPNS bisa sukses.



Berikut ini akan tampilkan Kumpulan Soal Tes CPNS Bahasa Inggris =

PETUNJUK UMUM:
1. Dahulukan menulis nama dan nomor peserta pada lembar jawaban.
2. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia.
3. Baca dengan teliti setiap soal sebelum anda menjawabnya.
4. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah.
5. Bekerjalah dengan cermat
6. Selamat Bekerja!

PETUNJUK KHUSUS:
Silanglah salah satu huruf di depan jawaban yang paling tepat!

1. The inc rease in the sales of new cars ……. Expected to make traffic jams worse.
A. Is
B. Are
C. Be
D. Being
JAWAB: A

2. Little children are usually afraid of …….. by their mother.
A. Left
B. To leave
C. Leaving
D. Been left
JAWAB: C

3. “ When did you realize you had lost your purse “  “ When I … ,one to pay the conductor”
A. Was needing
B. Had needed
C. Have needing
D. Am needing
JAWAB: B

4. ‘Why didn’t Didi wan to go home?’ ‘ His  mother …… him for causing the car acc ident’
A. would blame
B. has blamed
C. is blaming
D. had blamed
JAWAB: D

5. The way professor Mattis teaches English not only keeps the student’ interest…….
A. And also increases their motivation
B. But also increasing their motivation
C. And he also increases their motivation
D. But also increases their motivation
JAWAB: D

6. The thief ……… into the room through this window because there are footprint near the door.
A. Was  to get
B. My get
C. Would rather get
D. Must have got
JAWAB: D

7. He told me a lot about the Philippines. He ….. there for a long time.
A. Must have lived
B. Might be living
C. Ought to have lived
D. Should be living
JAWAB: A

8. Your son will be operated on tomorrow morning. He … have a good rest tonight’ the doctor said.
A. Might
B. May
C. Can
D. Must
JAWAB: D

9. Having given the prescription to the patient…
A. The medicine was taken regularly by the patient
B. The doctor told the patient to take the medicine regularly
C. The medicine had to be taken regularly by the patient
D. The patient was told to take the medicine regularly
JAWAB: B

10. ………. A few million rupiahs, he went on a four to Europe.
A. Saved
B. Has saved
C. He has saved
D. Having saved
JAWAB: D

11. The fact that he was put into prison for something that he had not done made his wife…
A. Cry
B. To be crying
C. Cried
D. To cry
JAWAB: A

12. ‘Andi, will you slose the windows, please. I’m busy right now’. I’m  busy  my  self, but I………anyhow.
A. Will close them
B. Will have to close them
C. Will have them closed
D. Will ask you to c lose them
JAWAB: C

13. We are going on a long trip, so we must…
A. Have check ed the car
B. Have had the c ar checked
C. To have the car checked
D. Have the car checked
JAWAB: D

14. The company’s new product was …….. adv ertised on TV.
A. Nation
B. National
C. Nationally
D. Nationalize
JAWAB: C

15. The original …….. manuscript to the play is on display in the museum.
A. Written by hand
B. Writing hand
C. Hand written
D. Hand writing
JAWAB: D

16. The thief denied … the jewelry although the police forced him it admit it.
A. Steal
B. Stealing
C. To steal
D. In stealing
JAWAB: B

17. His shop was burnt down, ……… his car that was park ed nearby.
A. And either did
B. Also was
C. But neither was
D. And so was
JAWAB: D

18. ‘Who  won  the ford  foundation  scholars hip?’.  ‘The  high  school  student  ….  The  city  council  had chosen as the beat student’.
A. he who
B. whose
C. whom
D. which
JAWAB: C

19. My brother needs two …. To help him run the store.
A. Mechanics
B. Carpenters
C. Instructors
D. Assistants
JAWAB: D

20. ….. is not yet know
A. can he be involved in the trade of narcotics
B. he is involved in the trade of narcotics
C. whether he is involved in the trade of narcotics
D. when he is involved in the trade of narcotics
JAWAB: C

Dicari PNS yang mau Pindah ke Jogja!

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta kekurangan pegawai negeri sipil, khususnya tenaga teknis, sebanyak 2.500 orang. Karena itu, pemprov menyambut positif bila ada pegawai negeri sipil dari daerah lain yang bersedia pindah ke Yogyakarta.

"Tahun ini kami sebenarnya sudah mengajukan tambahan 500 pegawai negeri sipil (PNS). Tapi, karena muncul moratorium (penundaan sementara penerimaan PNS) dari pemerintah pusat, maka rencana itu tidak jadi," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ikhsanuri, Jumat (9/9/2011) di Yogyakarta.

Moratorium (penundaan sementara) penerimaan PNS berlaku mulai 1 September 2011 hingga Desember 2012. Karena itu, untuk mengisi kekosongan tenaga teknis PNS, saat ini Pemprov DIY hanya menunggu adanya mutasi PNS dari daerah lain.

"Kalau ada PNS dari provinsi lain yang hendak pindah ke Yogyakarta, kami sangat menerima. Tentu saja kami utamakan bagi mereka yang muda dan memiliki kompetensi di bidang tertentu," ujarnya.

Di Provinsi DIY, kekurangan tenaga teknis terjadi di bidang-bidang tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Tenaga teknis yang dibutuhkan, antara lain, dokter, guru, dan penyuluh pertanian.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY telah mendata sebanyak 20 PNS dari provinsi lain, yang mulai mengajukan perpindahan kerja ke Pemprov DIY.

Agar bisa bekerja optimal, BKD DIY memberi syarat maksimal berumur 35 tahun bagi PNS yang hendak pindah ke DIY dan harus memiliki kompetensi. Saat ini, jumlah total PNS Pemprov DIY sebanyak 7.800 PNS.

Sumber: kompas.com

TEST KEMAMPUAN UMUM

PENGETAHUAN UMUM

Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1. Undang~undang pemerintah daerah yang pertama berlaku di Indonesia setelah zaman kemerdekaan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 1945 adalah:
A.    UU No. 1 tahun 1945
B.    UU No. 2 tahun 1945
C.    UU No. 3 tahun 1945
D.    UU No. 4 tahun 1945
E.    UU No. 5 tahun 1945

2. Agama dapat dilihat sebagai salah satu sumber nilai yang ada dalam masyarakat, seperti yang dapat kita lihat dalam studi Max Weber mengenai sekte Calvinisme, yang berarti bahwa:
A.    Agama satu~satunya sumber nilai yang dipedomani masyarakat
B.    Agama adalah sesuatu yang pantas dan berharga
C.    Agama dapat mempengaruhi perilaku orang
D.    Manusia berhasrat menguasai alam
E.    Tanpa agama, gambaran tentang apa yang diinginkan tidak mungkin ada

3. Pada APBN tahun 1999/2000 terdapat uraian sumber pendapatan dan belanja negara seperti:
1.    Hibah
2.    Pembayaran bungan uang
3.    Pajak perdagangan internasional
4.    Bagian pemerintah atas laba BUMN
Dari uraian tersebut, yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ………
A.    1,    2, 3, dan 4
B.    1,    3, dan 4
C.    1,    2, dan 3
D.    2,    3 dan 4
E.    1 dan 2
4. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh:
A.    Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI
B.    Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI
C.    Ir. Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI
D.    Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI
E.    Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang PPKI

5. Negara~negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat mengenal doktrin politik luar negeri yang bercirikan:
A.    Democratic peace, Good Governance, Ethical Foreign policy
B.    Democratic peace, Ethical Foreign policy, Humanitarian Intervention
C.    Good Governance, Human Right, Humanitarian Intervention
D.    Ethical Foreign policy, Good Governance, Human Right
E.    Humanitarian Intervention, Democratic peace, Good Governance

Untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 17, pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan petunjuk di bawah ini:
A.
B.
C.
D.
E.    Jika jawaban 1, 2 dan 3 benar.
Jika jawaban 1 dan 3 benar
Jika jawaban 2 dan 4 benar
Jika jawaban hanya 4 yang benar
Jika jawaban semuanya benar
6.    Prinsip~prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila adalah:
    1.    Pemerintah berdasar atas hukum
    2.    Peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan legislative
    3.    Prinsip multi partai
    4.    Sistem pemerintahan parlementer
7.    Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 2001, mencakup kewenangan diantaranya:
1.    Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota
2.    Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kota
3.    Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya
4.    Kewenangan di luar kewenangan pemerintah pusat

8. Berkaitan dengan konsep perdagangan internasional dewasa ini, Negara~negara di dunia dibagi berdasarkan wilayah untuk mendukung perdagangan dunia. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN termasuk dalam kelompok:
1.    APEC
2.    NAFTA
3.    AFTA
4.    MEE

9. Sebagai bentuk hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU No. 32 Th. 2004, Pemerintah Pusat memungkinkan untuk memberikan sanksi kepada daerah dalam bentuk:
1.    Pembatalan pengangkatan pejabat
2.    Penangguhan gaji tunjangan pejabat public
3.    Penangguhan berlakunya Perda
4.    Pengurangan dana alokasi khusus

10. Sikap chauvinistic bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila :
1.    Kelima
2.    Kedua
3.    Keempat
4.    Ketiga

11. Pada Hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan Pidato yang diberi Judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau biasa disebut Manifesto Politik (Manipol), yang intinya adalah:
1.    U U D 1945
2.    Sosialisme Indonesia
3.    Demokrasi Terpimpin
4.    Ekonomi Terpimpin

12. Ciri~ciri sistem ekonomi kapitalis, adalah:
1.    Penjamin atas hak milik perseorangan
2.    Pemberian kebebasan penuh
3.    Persaingan bebas
4.    Pembatasan peran Negara dalam aktivitas ekonomi

13. Yang termasuk peran koperasi terhadap peningkatan kemakmuran rakyat adalah:
1.    Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan
2.    Penyelenggara kehidupan ekonomi secara demokratis
3.    Menciptakan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
4.    Menumbuhkan investor menanamkan modalnya

14. Sejak Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan Kurs, yang sebelumnya “mengikat” di era pemerintahan Soeharto, kini kebijakan Kurs Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap pembangunan nasional. Kebijakan Kurs yang berlaku saat ini di Indonesia adalah ……
1.    Sistem ekonomi terpimpin
2.    Sistem ekonomi pasar
3.    Sistem mata uang jangkar
4.    Sistem Kurs mengambang

15. Tokoh yang ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara adalah …
1.    Dr. K.R.T. Radjiman Wedyoningrat
2.    Mr. Mohammad Yamin
3.    Drs. Mohammad Hatta
4.    Ir. Soekarno

16. Dalam kehidupan masyarakat antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, kecuali:
1.    Keadaan geografis yang berbeda
2.    Agama yang berbeda
3.    Latar belakang sejarah yang berbeda
4.    Sistem kepercayaan yang berbeda

17. Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:
1.    Cinta tanah air dan bangsa
2.    Demokrasi atau kedaulatan rakyat
3.    Masyarakat adil dan makmur
4.    Kesetiakawanan social

Untuk soal nomor 18 sampai dengan nomor 39 pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan petunjuk di bawah ini:
A.    Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
B.    Jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat
C.    Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah
D.    Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar
E.    Jika pernyataan pertama dan kedua salah

18.    Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat diperlukan dan secara tegas terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen kedua.
SEBAB
Anggota DPR selama ini dipandang kurang bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan daerah.

19.    Pemerintah saat ini semakin mendapat tekanan untuk menyelesaikan semua permasalahan hukum
SEBAB
Kekuasaan pemerintah dalam bidang yudikatif menurut UUD 1945 pasca amandemen semakin dibatasi

20.    Produk Domestik Bruto (PDB) di negara~negara sedang berkembang umumnya lebih besar dari pada Produk Nasional Brutonya (PNB)
SEBAB
Dalam menghitung GNP dengan cara/metode produksi, yang dihitung adalah nilai tambah tiap industri/produksi.

21.    Pemerintah Jepang mendorong terbentuknya BPUPKI sebagai langkah awal persiapan kemerdekaan Indonesia
SEBAB
Jepang tidak ingin Indonesia kembali lagi jatuh ke tangan pemerintah Kolonial Belanda

22.    Hak asasi manusia ialah hak~hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah.
SEBAB
Kebutuhan rohaniah dan lahiriah seringkali diingkari oleh Negara

23. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI SEBAB POLRI terkadang dilibatkan dalam tugas TNI seperti tugas perdamaian.

24.    Politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme
SEBAB
Politik bebas dan aktif senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi obyek dan bukan sebagai subyek dalam pergolakan politik internasional

25.    Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada banyak daerah ditakutkan akan menimbulkan konflik yang bersifat vertikal
SEBAB
Para kontestan pemilu disinyalir masih banyak yang menggunakan isu~isu yang sensitif yang dapat menimbulkan konflik SARA

26.    Kekuasaan presiden tidak terbatas
SEBAB
Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara

27.    Presiden member grasi dan rehabilitasi menurut hasil amandemen kedua UUD 1945 adalah dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
SEBAB
Presiden perlu dibantu lembaga lain untuk bertanggung jawab dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi

28. Manajemen Kepegawaian menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian SEBAB
Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan jabatan politik di daerah

29.    Pada tahun 1971 dalam KTT ASEAN II di Kualalumpur, Negara~negara di kawasan ASEAN menyatakan bahwa wilayahnya merupakan Zone of peace, freedom and neutrality. Keputusan tersebut sangat tepat dalam konteks perang dingin saat itu.
SEBAB
Negara~negara di kawasan ASEAN tak ingin mengalami penjajahan dalam bentuk apapun.

30.    Kebijakan moneter adalah kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur pengeluaran pemerintah
SEBAB
Kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur dan merubah tingkat cadangan minimum bank~bank komersial

31.    Penjelasan Undang~Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di samping hukum dasar tertulis, berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis
SEBAB
Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia

32.    Sistem pemerintahan daerah pada zaman Presiden Soeharto masih menggunakan sistem sentralisasi
SEBAB
Sistem sentralisasi hanya tepat digunakan dalam Negara kesatuan seperti Indonesia

33.    Semua anggota DPRD memiliki kecakapan yang sama terhadap bidang tugas maupun pengelompokan tugas.
SEBAB
Anggota DPRD harus mampu membuat rancangan peraturan daerah, mengadakan pengawasan, mengadakan penyelidikan dan mengajukan pernyataan pendapat.

34.    Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa semua negara bias memetik manfaat dengan melakukan spesialisasi
SEBAB
Prinsip keunggulan komparatif menjelaskan mengapa Negara memproduksi berbagai macam komoditi

35.    Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
SEBAB
Pasal 281 ayat (1) Undang~undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

36.    Sistem nilai tukar yang digunakan Pemerintah Indonesia pasca krisis moneter 1997/1998 adalah sistem kurs mengambang terkendali
SEBAB
Sistem kurs mengambang terkendali ditentukan oleh penawaran & permintaan nilai tukar uang sampai terjadi keseimbangan di pasar valuta asing.

37. Koperasi di Indonesia menjadi sendi perekonomian Negara SEBAB
Ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bergotong royong

38. Asas nonretroaktif tidak berlaku dalam hukum pidana SEBAB Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas

39.    Di sejumlah daerah terjadi kasus pilkada yang menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi belum matang.
SEBAB
Fungsi pendidikan politik yang diperankan oleh partai politik belum berjalan efektif sebagai akibat

SOAL CPNS PEMAHAMAN WACANA

PEMAHAMAN WACANA
Petunjuk :
Untuk soal nomor 31 sampai dengan nornor 40, bacalah bacaan yang ada dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bacaan tersebut dengan cara memilih satu alternatif jawaban yang paling benar.
Soal:
Ketika Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga elpiji dan juga bensin pertamax, Kita masih bisa memahami alasan bahwa kenaikan itu harus dilakukan karena komoditas itu lebih banyak dipergunakan masyarakat kelas atas. Namun ketika pemerintah menaikkan harga pupuk ZA dan SP-36, pantas kita bertanya apakah alasannya juga karena komoditas itu dipergunakan masyarakat kelas atas? Terus terang kita bertanya-tanya, ke mana sebetulnya arah keberpihakan pemerintah ini. Kita paham bahwa keuangan negara ini sangat terbatas dan tidak mungkin lagi untuk memberikan subsidi. Tetapi, apakah benar apabila kita kemudian sama sekali tidak mengenal subsidi lagi.
Pupuk jenis SP-36 dan ZA umumnya banyak dipakai oleh petani tebu dan hortikultura. Mereka umumnya bukanlah petani besar, tetapi petani gurem. Luasan lahan yang mereka miliki sangatlah kecil sehingga mereka umumnya tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indones;a.
Ada dua hal yang membuat petani akan merasa diperlakukan tidak adil. Pertama, kenaikan dilakukan mulai 1 Januari jauh dari masa panen tiba. Artinya, petani harus keluar modal yang lebih banyak terlebih dahulu sebelum memetik hasilnya. Itu sama saja dengan kita meminta petani untuk memberikan subsidi kepada konsumen. Belum lagi tidak adanya jaminan bahwa pemerintah akan menetapkan harga dasar baru yang akan mengompensasi kerugian yang harus dihadapi petani. Sepanjang kondisinya seperti itu berlangsung, tidak usah heran apabila petani seumur-umur akan menjadi kelompok yang tertinggal karena nilai tukar mereka akan terus menurun.
Kedua adalah ketidakmampuan pemerintah untuk memberlakukan perdagangan yang adil (fair trade). Bukan sekali-dua kali terjadi penyelundupan gula. Dengan harga jual yang disubsidi ditambah lagi dengan tidak membayar bea masuk, jelas tidak mungkin sampai kapan pun produk petani kita akan mampu bersaing dengan produk impor.
Sumber: Tajuk Rencana, Kompas 6 Januari 2005
31.    Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah?
a.     Dampak kenaikan harga pupuk terhadap petani
b.     Komitmen Pemerintah terhadap nasib petani
c.     Rencana kenaikan harga pupuk
d.     Perlunya perlindungan terhadap petani
e.     Pengahapusan subsidi untuk petani
32.    Kata seumur-umur artinya adalah?
a.     Masih belum berpengalaman
b.     Sampai kiamat
c.     Selamanya
d.     Sebaya
e.     Seumur hidup
33.    Petani gurem lawan katanya adalah ?
a.     Peladang berpindah
b.     Tuan tanah
c.     Petani yang memiliki lahan sangat luas
d.     Petani yang tidak punya kebun tapi punya sawah
e.     Petani yang tidak punya sawah tapi punya kebun
34.    Sesuai dengan bacaan, produk petani (tebu) kita tidak mampu bersaing dengan produk impor karena alasan-alasan di bawah ini kecuali :
a.     Produk impor tidak membayar bea masuk
b.     Produk impor dijual dengan subsidi
c.     Sering terjadi penyelundupan gula
d.     Pabrik gula beroperasi secara tidak efisien
e.     Pemerintah tidak mampu memberlakukan perdagangan yang adil
35.    Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah adalah :
a.     kenaikan harga pupuk harus dilakukan karena komoditas itu lebih banyak dipergunakan masyarakat kelas atas
b.    Pupukjenis SP-36 dan ZA umumnya banyak dipakai oleh petani tebu dan hortikultura.
c.    Mereka umumnya tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia.
d.    Mereka umumnya bukanlah petani besar, tetapi petani gurem.
e.    Luasan lahan yang mereka miliki sangatlah kecil
Berdasarkan perhatiannya terhadap orang dan perhatiannya terhadap kinerja, Sethia dan Glinow (dalam Collins dan Mc Laughlin, 1996: 760-762) membedakan adanya empat macam budaya organisasi, yaitu: (a) apathetic culture; (b) caring culture; (c) exacting cul¬ture; dan integrative culture.
Dalam tipe apathetic culture, perhatian anggota organisasi terhadap hubungan antar manusia maupun perhatian terhadap kinerja pelaksanaan tugas, dua-duanya rendah. Di sini penghargaan diberikan terutama berdasarkan permainan politik dan pemanipulasian orang-¬orang lain. Sedangkan budaya organisasi Caring Culture dicirikan oleh rendahnya perhatian terhadap kinerja dan tingginya perhatian terhadap hubungan antar manusia. Penghargaan lebih didasarkan atas kepaduan tim dan harmoni, dan bukan didasarkan atas kinerja pelaksanaan tugas. Sementara itu ciri utama tipe exacting Culture adalah bahwa perhatian terhadap orang sangat rendah, tetapi perhatian terhadap kinerja sangat tinggi. Disini secara ekonomis, penghargaan sangat memuaskan tetapi hukuman atas kegagalan yang dilakukan juga sangat berat. Dengan demikian tingkat keamanan pekerjaan menjadi sangat rendah. Yang terakhir, dalam organisasi yang memiliki budaya integrative, maka perhatian terhadap orang maupun perhatian terhadap kinerja keduanya sangat tinggi.
Apabila organisasi-organisasi publik di Indonesia dianalisis dengan menggunakan empat tipe budaya tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bawwa sebagian besar organisasi publik memiliki budaya organisasi yang bertipe Caring. Organisasi-organisasi publik di Indonesia biasanya memiliki perhatian yang sangat rendah terhadap kinerja pelaksanaan tugas, tetapi memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap hubungan an,ar manusia. Hal ini nampak dari ciri-ciri birok,at sebagai berikut: (a) lebih mementingkan kepentingan pimpinan ketimbang kepentingan klien atau pengguna jasa; (b), lebih merasa sebagai abdi negara daripada abdi masyarakat; (c) meminimalkan resiko dengan cara menghindari inisiatif; (d) menghindari tanggung jawab; (d) menolak tantangan; dan (e) tidak suka berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Budaya Caring ini tidak cocok dalam pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian harus diadopsi budaya organisasi baru yang lebih sesuai dan kondusif dengan manajemen pelayanan publik. Budaya organisasi seperti ini disebut kultur kinerja (Ivancevich, Lorenzi, Skinner & Cmsby 1997 : 460)
Sumber : Dikutip dengan perubahan seperlunya dari Ratminto & Winarsih (2005); Manajemen Pelayanan.
36.    Makna kata yang identik dengan kata "publik" dalam kata "manajemen pelayanan publik" adalah : ?
a.     Rombongan
b.     Orang banyak
c.     Umum
d.     Warganegara
e.     Negara
37.    Menurut penulis buku tersebut di atas, sebagaian besar organisasi publik di Indonesia memiliki budaya caring, hal ini dicirikan dengan hal-hal di bawah ini kecuali ?
a.     Menolak tantangan,
b.     Menghindari tanggungjawab,
c.     Tidak suka berkreasi,
d.     Tidak suka berinovasi,
e.     Mementingkan kepentingan klien
38.    Pernyataan tentang apathetic culture di bawah ini yang tidak benar adalah .....
a.     Perhatian anggota organisasi terhadap hubungan antar manusia rendah
b.     Perhatian anggota organisasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas rendah
c.     Penghargaan diberikan terutama berdasarkan permainan politik
d.     Penghargaan diberikan terutama berdasarkan pemanipulasian orang-orang lain
e.     Penghargaan diberikan terutama berdasarkan intuisi pimpinan
39.    Pernyataan tentang caring culture di bawah ini yang tidak benar adalah .....
a.     Perhatian anggota organisasi terhadap hubungan antar manusia tinggi
b.     Perhatian anggota organisasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas rendah
c.     Penghargaan diberikan terutama berdasarkan kinerja pelaksanaan tugas
d.     Penghargaan diberikan terutama berdasarkan kepaduan tim
e.     Penghargaan diberikan terutama berdasarkan harmoni
40.    Makna kata "diadopsi" dalam paragraf di atas adalah ?
a.     Diterima dan dikembangkan
b.     Diambil anak
c.     Dipungut anak
d.     Kecanduan
e.     Kultur kinerja

CONTOH 4 SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS CPNS/PNS

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS CPNS/PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama    :     SYAIFUL DODIK HARSONO, S.TP.
Tempat / tgl. Lahir    :    Jepara, 21 Desember 1974
NUPTK    :    3553 7526 5320 0003
Nama Madrasah    :    MA. Wahid Hasyim Bangsri
Alamat Madrasah    :    Jl. Kantor Pos. No.8 Bangsri Jepara
Telp.    :    0291-772285


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :
1.    Melaksanakan tugas sebagai Guru Madrasah dengan total beban kerja per minggu minimal : 24 (Dua puluh Empat) Jam Tatap Muka ;
2.    Tidak berstatus PNS atau dalam proses CPNS.
3.    Dengan menerima Tunjangan Profesi Guru dalam Jabatan ini, akan meningkatkan kinerja atau layanan, khususnya kepada pesetta didik untuk, meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar mereka.
4.    Akan mengembalikan dana Tunjangan Profesi Guru dalam Jabatan sejumlah yang pernah saya terima ke Kas Negara jika saya mengajar tidak sesuai dengan peruntukan Sertifikasi Pendidik yang dimilikinya.
5.    Saya tidak akan menuntut Kepada Pemerintah / Kementerian agama untuk diangkat sebagai CPNS / PNS

Demikian Pernyatan ini saya buat dengan sadar, sungguh sungguh dan penuh tanggug jawab, jika di kemudian ternyata tidak memenuhi pernyataan yang saya buat ini maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.


Jepara,  30 September 2010
Yang membuat pernyataan




SYAIFUL DODIK HARSONO, S.TP.


Koleksi soal CPNS

Koleksi soal CPNS
Mungkin Anda melihat penawaran CD atau buku soal-soal CPNS di Gramedia? Apakah Anda perlu memilikinya? Selama harganya wajar (maksimal Rp50ribu) maka jawabannya = Ya! Anda harus tahu medan perang sebelum berperang kan? Jika sudah punya buku atau soal-soalnya, maka hukumnya adalah wajib dipelajari!Mengapa? Ratusan orang tidak belajar atau hanya belajar setengah-setengah karena menganggap tes CPNS adalah untung-untungan. Ini tidak benar, tetapi menguntungkan bagi Anda jika Anda mau belajar serius. Biarkan saja image atau anggapan ini menyebar ke orang lain, tapi tidak buat Anda. Buat Anda, mengikuti tes CPNS bukan untung-untungan, tetapi perjuangan yang hasilnya sesuai dengan usaha yang Anda lakukan.

CONTOH 3 SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS CPNS/PNS

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS CPNS/PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama    :     ACHMAD SHOKHIB, S.Si.
Tempat / tgl. Lahir    :    Jepara, 19 Agustus 1973
NUPTK    :    -
Nama Madrasah    :    MA. Wahid Hasyim Bangsri
Alamat Madrasah    :    Jl. Kantor Pos. No.8 Bangsri Jepara
Telp.    :    0291-772285


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :
1.    Melaksanakan tugas sebagai Guru Madrasah dengan total beban kerja per minggu minimal : 24 (Dua puluh Empat) Jam Tatap Muka ;
2.    Tidak berstatus PNS atau dalam proses CPNS.
3.    Dengan menerima Tunjangan Profesi Guru dalam Jabatan ini, akan meningkatkan kinerja atau layanan, khususnya kepada pesetta didik untuk, meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar mereka.
4.    Akan mengembalikan dana Tunjangan Profesi Guru dalam Jabatan sejumlah yang pernah saya terima ke Kas Negara jika saya mengajar tidak sesuai dengan peruntukan Sertifikasi Pendidik yang dimilikinya.
5.    Saya tidak akan menuntut Kepada Pemerintah / Kementerian agama untuk diangkat sebagai CPNS / PNS

Demikian Pernyatan ini saya buat dengan sadar, sungguh sungguh dan penuh tanggug jawab, jika di kemudian ternyata tidak memenuhi pernyataan yang saya buat ini maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.


Jepara,  30 September 2010
Yang membuat pernyataan




ACHMAD SHOKHIB, S.Si.







Tips Rahasia Lulus Ujian/Tes CPNS 2

Ketika melihat lowongan tes CPNS, maka pastikan Anda mengetahui materi yang akan diujikan, yang biasanya berupa:
1.
Tes Kompetensi Dasar
2. Tes Kompetensi Bidang
Tes Kompetensi Dasar terdiri atas:
1. Tes Pengetahuan Umum (TPU)
2. Tes Bakat Skolastik (TBS)
3. Tes Skala Kematangan (TSK)
Materi Tes Pengetahuan Umum
Soal Tes Pengetahuan Umum berisikan materi-materi umum seperti ini:
* Perkembangan terbaru dunia, misalnya krisis ekonomi saat ini, pemilihan presiden AS, dsb.
* Tata negara, misalnya tentang makna Pancasila, perumusan Pancasila, pokok pikiran UUD 1945, dsb.
* Kebijakan Pemerintah, misalnya tentang penurunan harga BBM, kenaikan tunjangan guru, dsb.
Strateginya:
Jika Anda merasa pengetahuan umum Anda sedikit, maka kuatkan di bagian tata negara. Karena soal-soal Tata Negara tidak berubah-ubah dan banyak referensinya. Misalnya dimanakah “pernyatan resmi kemerdekaan Indonesia di dalam UUD 1945?” Dari dulu jawabannya sama: pembukaan alenea ketiga.
Materi Tes Bakat Skolastik
Soal Tes Bakat Skolastik, berisi kemampuan dasar yang diperoleh dari sekolah.
* Sinonim, misalnya apriori = berdasar teori
* Antonim, misalnya apriori >< aposteori
* Analogi, misalnya: rambut -> hitam, maka langit -> biru (hubungan warna), cewek -> cantik, maka cowok -> ganteng, kepala -> botak, maka cewek -> apa hayo?
* Deret, misalnya: 1,3,5,7, terus berapa lagi? 1, 3, 7, 15, terus berapa lagi (kali 2 tambah 1)
* Logika dan Penalaran, misalnya, jika A > B , B=C, C<D, manakah yang benar A>D, A<D, A=D, atau tidak ada yang benar?, jika kambing berkaki lima dan kucing termasuk jenis kambing, maka? kucing berkaki lima.
* Matematika dasar, seperti pelajaran matematika kelas 3 SMA, tetapi lebih mudah :)
Strateginya:
Latihan soal sebanyak mungkin. Dengan pengalaman mengerjakan soal CPNS, maka kemampuan Anda akan meningkat.
Materi Tes Skala Kematangan
Contoh soalnya adalah seperti ini:
* Jika Anda mengetahui atasan Anda di kantor membuka situs porno, Apa yang Anda lakukan: (a) menegur atasan, (b) melapor ke atasan yang lebih tinggi kedudukannya, (c) membiarkan karena resiko jabatan kita, (d) ikut-ikutan mbuka situs porno :)
* Ada dua pilihan yang harus Anda pilih salah satu. Misalnya Anda lebih suka membuat program atau rapat? Anda lebih suka rapat atau menulis buku? Anda lebih suka menulis buku atau membuat program.
Strateginya:
Sebisa mungkin pilih jawaban yang terbaik. Misalnya: lebih baik memberi daripada menerima, lebih baik team work daripada individualis, lebih baik tenang daripada terburu-buru, dan sebagainya.
Materi Tes Kompetensi Bidang
Jika Anda mau masuk sebagai penguji mutu barang, maka yang ditanyakan adalah seputar kain, benang, ukuran kabel, dan sebagainya (ga nyambung ya? tapi memang demikian).
gambar ujian tertulis CPNS
Strategi pada saat ujian tertulis tes CPNS
Percaya diri. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan usahakan
Setelah lulus tes tertulis terus ngapain?
Tes Bahasa Inggris, sama persis kayak TOEFL tetapi nggak pake listening. Pelajari buku-buku TOEFL yang banyak tersedia di pasaran. Jika nilai Anda di atas 500 maka Anda sudah berada di atas rata-rata pendaftar CPNS. Jika nilai Anda di atas 550, lebih bagus lagi.
Tes Wawancara Pertama, biasanya yang ditanyakan adalah:
* Pengalaman kerja di masa lalu?
* Kelebihan diri Anda? Uraikan semuanya jangan malu-malu.
* Kekurangan diri Anda? jawablah dengan diplomatis dan jangan terlalu jujur jika Anda memiliki kekurangan yang bisa menyebabkan Anda tidak lulus.
* Mengapa Anda mau masuk ke sini?
* Mengapa Anda mau menjadi PNS yang gajinya sedikit?
* Apa keinginan Anda setelah masuk ke sini?
* Tes teknis yang menyakut tugas akhir dan kemampuan dasar dari jurusan Anda. Misalnya Anda seorang sarjana teknik elektro, maka akan ditanyakan seputar rangkaian atau komponen elektronika.
Psikotes, hampir mirip tes skolastik dan kematangan. Anda akan mendapatkan tes berupa:
* Ada 4 buah gambar, pilih satu yang paling berbeda.
* Ada 4 kata, pilih satu yang paling berbeda.
* Analogi gambar. Misalnya jika bujur sangkar (persegi sama sisi) menjadi lingkaran, maka persegi panjang menjadi apa? elips.
* Ada deretan angka 1 digit vertikal yang sangat banyak. Anda diminta menghitung jumlah 2 angka yang berturutan dari bawah ke atas, dan menulis jumlahnya di antara dua angka tersebut (agak bergeser ke kanan). Jumlah yang ditulis bisa satuannya saja atau satuan dan puluhan, perhatikan instruksinya! Instruktur memberi aba-aba mulai, maka Anda menghitung deret vertikal pertama, jika instruktur bilang “pindah” atau bunyi bel, maka Anda pindah ke deret berikutnya.
* Tes menggambar orang dan rumah. Mulai sekarang latihanlah menggambar orang dan rumah yang sebagus mungkin dan proporsional. Misalnya terdapat kancing baju, lipatan baju, bulu mata (tapi terlihat natural). Waktu 10 menit.
* Tes meneruskan gambar. Misalnya Anda diminta melanjutkan gambar sebuah “titik” dan diminta meneruskan menjadi gambar yang lebih kompleks. Terserah Anda titik tersebut akan menjadi jam, bintang, jerawat atau apapun yang penting hasil akhirnya adalah tetap berkarakter “titik”. Semakin detail semakin bagus.
Tes Wawancara kedua
Pada beberapa institusi dilakukan oleh psikolog senior, pada institusi yang lain dilakukan oleh pejabat tinggi di Institusi tersebut. Yang ditanyakan tidak jauh berbeda dengan wawancara pertama, cuma sudah tidak ada lagi pertanyaan teknis. Yang penting adalah “percaya diri”, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tepat dan yang memang dibutuhkan institusi tersebut.
Diterbitkan di: Agustus 07, 2009
Link yang relevan :

    * http://id.shvoong.com/writers/r4hday/

Daftar Pustaka: Beberapa Trik Lulus Tes CPNS  oleh   ......................     

Strategi pada saat ujian tertulis tes CPNS

Strategi pada saat ujian tertulis tes CPNS
Bersikap tenang. Jangan sekali-kali mempersiapkan contekan, hafalkan selama Anda mampu & Anda harus mampu. Karena contekan akan membuat Anda takut & rasa takut akan membuyarkan ingatan dan daya pikir Anda. Jangan bertanya atau melirik jawaban teman Anda. Teman Anda mungkin tidak lebih pandai dari Anda. Jangan menjawab pertanyaan teman Anda. Percaya diri. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan usahakan

Ternyata Tenaga honorer bebani APBD hingga Rp 19 miliar

Tenaga honorer bebani APBD hingga Rp 19 miliar
Sejumlah anggota komisi I menengarai keberadaan tenaga honorer yang terus bertambah makin membebani anggaran daerah. Pasalnya, dalam APBD 2010 anggaran untuk tenaga honorer ditengarai mencapai Rp 19 miliar.
Dana untuk tenaga honorer tersebut dalam APBD bahkan masuk dalam belanja langsung yang merupakan anggaran untuk masyarakat.
Berdasar data yang diterima Espos, dari total belanja langsung senilai Rp 194 miliar, dana senilai Rp 49 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pegawai sementara yang Rp 19 miliar untuk tenaga honorer di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila dibandingkan dengan perkiraan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makmur 2010 yang ditargetkan senilai Rp 60 miliar, maka honorarium untuk tenaga honorer dan tenaga harian sudah menyedot 32%-nya.
Sekretaris Komisi I, Syarif Hidayatullah menjelaskan, apabila membaca APBD maka anggaran untuk tenaga honorer dan tenaga harian mencapai Rp 19 miliar.
“Saya sendiri kaget dengan angka itu karena menurut saya itu luar biasa besar. Tambahan lagi setahu kami berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 48/2005 Tentang Pengangkatan Pegawai, tidak diperbolehkan adanya pegawai honorer pasca-2005,” jelasnya ketika dijumpai Espos, Senin (8/3).
Syarif menambahkan, pasca-PP pemerintah pusat telah melarang pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot). Kecuali, sambung dia, tenaga honorer yang diangkat adalah untuk tenaga jasa kebersihan dan keamanan yang itupun pengadaannya melalui rekanan.
Ketua Komisi I, Giyarto mengatakan, pihaknya menyayangkan nominal yang begitu besar untuk tenaga honorer di lingkungan Pemkab.

APAKAH Moratorium PNS langkah tepat

Moratorium PNS langkah tepat

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai rencana pemerintah untuk menerapkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) adalah langkah tepat untuk menata formasi PNS yang sudah membengkak.

Menurut Priyo, jumlah PNS saat ini sudah membengkak di atas batas keseimbangan sebagaimana layaknya negara demokrasi.

Pembengkakan jumlah PNS, kata dia, tidak hanya kementerian dan lembaga-lembaga di tingkat pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah terutama setelah era otonomi daerah.

Menurut dia, penataan PNS ini sasarannya untuk mengefektifkan formasi maupun operasionalnya guna terbentuk kualifikasi dan standarisasi tertentu.

Jika penerimaan PNS tidak dimoratorium, Priyo mengkhawatirkan, anggaran negara hanya untuk membiayai PNS saja.

"Saya khawatir Indonesia akan menjaqdi negara PNS, karena jika mencermati APBN sebagian besar anggarannya hanya untuk belanja birokrasi," katanya.

Belanja pegawai negeri dinilai sangat memberatkan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sejumlah daerah sampai harus menyediakan separuh lebih dari anggaran mereka untuk membayar gaji pegawai.

Pada RAPBN 2012, alokasi belanja rutin untuk belanja birokrasi membengkak menjadi 80,43 persen, sehingga belanja modal turun menjadi hanya sekitar 17,62 persen dan belanja sosial hanya 6,67 persen.

Wow! Gaji dan Tunjangan PNS di 2012 Capai Rp 104 Triliun, Naik 16%

Wow! Gaji dan Tunjangan PNS di 2012 Capai Rp 104 Triliun, Naik 16%

Pemerintah mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) mencapai Rp 104,9 triliun di 2012. Jumlah ini naik Rp 15,2 triliun atau 16,9% dari anggaran di 2011 yang sebesar Rp 89,7 triliun.

Demikian terungkap dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 yang dikutip, Kamis (1/9/2011).

Peningkatan anggaran gaji dan tunjangan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan:

Kenaikan gaji pokok rata-rata 10 persen;
Pemberian gaji bulan ke-13;
Kenaikan uang makan bagi PNS dan uang lauk pauk bagi TNI/Polri sebesar Rp 5.000 per orang per hari;
Penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat.
Anggaran gaji dan tunjangan PNS ini masuk ke dalam anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2012 yang sebesar Rp 215,7 triliun atau 2,7% dari PDB. Jumlah ini naik Rp 32,9 triliun atau 18% dari 2011 yang sebesar Rp 182,9 triliun.

Selanjutnya dalam anggaran belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk pos honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain, di 2012 yang direncanakan sebesar Rp 41,6 triliun atau 19,3% dari total belanja pegawai. Jumlah ini berarti naik sebesar Rp 10,6 triliun atau 34,1% bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 31 triliun.

Peningkatan alokasi anggaran honorarium,vakasi, lembur, dan lain-lain tersebut terutama bersumber dari alokasi anggaran untuk remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada pos kontribusi sosial dalam RAPBN 2012 direncanakan sebesar Rp 69,2 triliun, atau 32,1% dari total belanja pegawai. Jumlah ini naik Rp 7,1 triliun, atau 11,4% dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P 2011.

Peningkatan alokasi anggaran tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 10% dan pembayaran pensiun bulan ke-13.

Selain itu, alokasi anggaran kontribusi sosial disiapkan untuk menampung kewajiban pemerintah guna memenuhi iuran asuransi kesehatan melalui PT Askes (Persero), yang ditujukan untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan asuransi kesehatan kepada pegawai, pensiunan, veteran nontuvet, tambahan manfaat jaminan kesehatan bagi menteri, pejabat setingkat menteri, dan pejabat eselon I, serta manfaat jaminan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

2011 13 Daerah tak Seleksi CPNS

Padang, Padek—Enam kabupaten/kota plus Pemprov Sumbar masih berkesempatan merekrut calon pengawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, belanja pegawainya masih relatif kecil, di bawah 50 persen dari total APBD, sebagai syarat daerah bisa menerima CPNS tidak terkena moratorium.

Keenam daerah itu, Solok Selatan belanja pegawainya baru 46,19 persen dari total APBD, Kepulauan Mentawai 34,85 persen, Dharmasraya 44,57 persen, Sawahlunto 49,96 persen, Kota Solok 47,26 persen, dan Padangpanjang 46,96 persen. Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya terkena moratorium penerimaan PNS, kerena belanja pegawainya sudah di atas 50 persen.


Seperti diketahui, pemerintah resmi melakukan moratorium penerimaan PNS terhitung 1 September hingga 31 Desember 2012. Hal itu ditetapkan setelah dilakukannya penandatanganan SKB Tiga Menteri di Kantor Wakil Presiden, Rabu (24/8). Ketiga menteri tersebut ialah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Keuangan.


EE Mangindaan dalam kesempatan itu menekankan, bagi daerah yang belanja pegawainya 50 persen ke bawah, masih bisa (melakukan seleksi CPNS). ”Tapi itu pun masih selektif. Ya, seperti untuk guru, jangan sampai nol juga,” sebutnya usai melakukan penandatanganan SKB Tiga Menteri tersebut.


Khusus Pemprov Sumbar, belanja pegawainya paling kecil dibandingkan Pemko/Pemkab lainnya. Yakni, hanya Rp 652.052.802.330 atau sebesar 29,66 persen dari total APDB Sumbar 2011 besarnya Rp 2.123.681.661.518. ”Belanja pegawai ini terletak di dua pos anggaran, yakni belanja langsung dan tidak langsung,” sebut Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumbar, Zul Evi Astar saat Padang Ekspres menemuinya di ruang kerjanya, Kamis (25/8).


Belanja tidak langsung, imbuhnya, adalah gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, tambahan penghasilan (tunda dan THR). Juga, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, serta KDH/WKDH, dan biaya pemungutan pajak daerah. ”Total belanja tidak langsung ini mencapai 25,79 persen dari 29,66 persen belanja pegawai. Atau, sebesar Rp 566.925.357.330,” jelasnya.


Sedangkan belanja langsung, jelasnya, terdiri dari honor PNS, honor non PNS, lembur, belanja pembahasan atau verifikasi, dan belanja pegawai (BLUD). Total belanja langsung ini adalah Rp 85.127.445.000 atau sebesar 3,87 persen dari keseluruhan belanja pegawai.


Zul Evi juga mengatakan, untuk keseluruhan kabupaten dan kota di Sumbar, total belanja pegawai sebanyak Rp6.344.902.744.439 atau 57,23 persen dari total keselurahan APBD kabupaten dan kota di Sumbar, jumlahnya Rp11.086.501.123.806. ”Untuk belanja tidak langsungnya sebesar 53,18 persen dan belanja langsungnya 4,05 persen,” tukasnya.


Belum Satu Kata
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menanggapi dingin moratorium ini. ”Sebetulnya rencana moratorium PNS tersebut bagus. Apalagi dengan moratorium itu belanja publik akan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai. Apalagi APBD Padang sendiri hampir sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai. Namun, tentunya tak semudah itu menerapkan moratorium itu di Padang. Karena, penumpukan PNS justru terjadi di guru. Sementara pegawai operasional terbatas (tenaga teknis, red). Kalau kita hentikan rekrutnya, siapa nanti yang mengerjakan tugas pegawai operasional seperti akuntan keuangan,” ujar Mahyeldi kepada wartawan kemarin ( 25/8).


Kalau PNS Padang dapat dimutasi ke daearah lain, imbuh Mahyeldi, tentunya akan sangat membantu Pemko. Sebab, Padang bisa melakukan penghematan terhadap APBD-nya. ”Namun, kalau hanya untuk penghentian penerimaan PNS, tentunya butuh kajian matang,” ucapnya.


Di tempat terpisah, Ketua DPRD Padang, Zulherman justru mendukung rencana moratorium PNS tersebut. Sebab, moratorium PNS dapat meningkatkan anggaran belanja publik. ”Ini adalah salah satu solusi agar APBD tak tersedot terus untuk belanja pegawai yang jumlahnya hampir mencapai Rp 800 miliar setiap tahunnya. Porsi belanja pegawai sebanyak 68 persen dari APBD,” ucapnya.


Solsel Bisa Rekrut CPNS
Pemkab Solsel benar-benar memanfaatkan peluang merekrut CPNS. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solsel, Syamsurizal mengatakan, pihaknya sudah mengajukan formasi CPNS 2011 ke MenPAN sejak Januari 2011 lalu. ”Kita masih menunggu bagaimana keputusan dari pusat,” ujarnya.


Di sisi lain, Wakil Bupati Solsel Abdul Rahman belum bisa memastikan rekrut CPNS tahun ini. Namun, pihaknya membuka kemungkinan terjadinya rekrutmen CPNS. ”Kondisi Solsel belum seperti itu (belanja pegawai lebih besar daripada biaya pembangunan, red). Di samping itu, pembangunan kan tidak hanya mengandalkan APBD. Ada juga departemen-departemen dari pusat yang langsung turun ke daerah melaksanakan program pembangunan,” kata Wabup, Kamis (25/8).


Tetap Usulkan
BKD Sijunjung bersikeras tetap merekrut CPNS. Kepala BKD Sijunjung Yunanto Masri masih belum percaya pelarangan tersebut, sebab belum menerima surat dari pemerintah pusat atau provinsi tentang kebijakan itu.


”Saya tidak percaya berita-berita koran atau kabar di televisi. Sedikit pun saya tidak percaya, apa pun yang mereka sampaikan. Semuanya banyak penipuan. Saya hanya bisa mempercayai kalau ada surat dari yang ditandatangani MenPAN secara langsung. Jadi, Anda tidak bisa menanyakan ini itu kepada saya,” ujar Yunanto ketika dijumpai Padang Ekspres, kemarin (25/8).


BKD Sijunjung sendiri sudah mengusulkan 1.495 kuota CPNS ke pusat terdiri dari tenaga guru, dari TK hingga SLTA sebanyak 852. Lalu, bidang kesehatan 89, dan tenaga teknis 554. Menurut Kabid Pengadaan Mutasi BKD Sijunjung, Syafrizal, data ini dikirimkan Maret 2011 lalu. (cp/sih/x)

Politik : Moratorium CPNS Dicurigai untuk Kepentingan 2014

Politik : Moratorium CPNS Dicurigai untuk Kepentingan 2014

Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas untuk menyelesaian persoalan kepegawaian. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan memberi contoh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2011 yang menyebutkan akan menaikkan gaji PNS sebesar 10 persen pada 2012.

Menurut Yuna, pernyataan tersebut bertentangn dengan keluhan SBY sebelumnya mengenai besarnya dana untuk belanja pegawai. "Jadi berbanding terbaik," ujar Yuna Farhan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (23/8).

Dikatakan Yuna, belanja pegawai di tahun depan bakal lebih membengkak lagi lantaran mulai 2012 penerapan remunerasi sudah merambah di sejumlah instansi. "Di 2011 saja belanja pegawai sudah mencapai Rp215 triliun, itu di pusat saja. Tahun depan, gaji PNS naik ditambah remunerasi-remunerasi, ya tambah bengkak. Belum lagi gaji ke-13," kata Yuna.

Bagaimana dengan menekan jumlah PNS melalui moratorium penerimaan CPNS? Yuna juga menyebutkan, pemberhentian sementara rekrutmen CPNS sebenarnya bukan solusi untuk mengurangi beban belanja pegawai. Alasannya, peningkatan jumlah PNS per tahunnya sebenarnya cuman 2 persen. "Sementara, peningkatan belanja pegawai bisa 20 persen per tahun. Jadi, pengaruh moratorium penerimaan CPNS itu tidak signifikan," kata Yuna.

Lantas, apa mestinya solusi yang diambil? Menurut Yuna, perlu langkah progresif untuk menciptakan birokrasi yang tidak boros dan tidak korup. Caranya, pejabat dan pegawai-pegawai yang tidak bersih harus disingkirkan. Memangnya gampang? "Gampang kalau berani. Seperti Gus Dur dulu saat menjadi presiden berani membubarkan Depertemen Penerangan, Departemen Sosial, karena tidak efektif," jawab Yuna.

Jika solusi itu dianggap "berat", kata Yuna, pemerintah bisa melakukan dari yang kecil-kecil dulu, yakni menertibkan besaran tunjangan pejabat daerah, yang timpang antara satu daerah dengan daerah lain. Di DKI Jakarta, tunjangan sekda bisa mencapai Rp50 juta, di daerah lain bisa cuman Rp5 juta. Jika masalah ini ditertibkan, sudah lumayan banyak menekan belanja pegawai.

"Jadi perlu langkah konkrit. Pusat jangan hanya meminta daerah menekan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal, tapi pusat sendiri tidak bisa," cetus Yuna.

Moratorium penerimaan CPNS, kata Yuna sekali lagi, tidak terkait dengan urusan penghematan belanja pegawai. Tapi, lebih untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan penataan pegawai, seperti masalah distribusi yang tidak merata.

"Tapi bisa jadi ini juga untuk pencitraan, untuk kepentingan politik pemilu 2014," ujar Yuna. Pasalnya, moratorium berakhir pada 2013. Jika 2013 ada seleksi lagi dan yang lolos diangkat jadi CPNS awal 2014, maka citra partai penguasa akan terdongkrak. Bisa jadi, setelah jeda penerimaan CPNS, begitu dibuka lagi jumlah CPNS yang diterima begitu banyak.

"Moratorium bisa juga untuk pencitraan. Setelah ditutup, dibuka lagi, maka urusannya adalah pencitraan," duga Yuna.

Seperti diberitakan, tiga kementrian terkait sudah sepakat menghentikan sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang berlaku 1 September 2012 hingga 31 DesemberSeptember 2012. Rencananya, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menpan-RB EE Mangindaan, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang moratorium penerimaan CPNS itu pada 24 Agustus 2011.